BATANG, AYOSEMARANG.COM - Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Kementerian ESDM RI pendistribusi atau pembelian gas LPG 3 kg atau gas melon menerapkan menggunakan KTP.
Penggunaan KTP untuk mendapatkan elpiji subsidi ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 agar lebih tepat sasaran.
Kepala Disperindagkop dan UKM Batang, Subiyanto melalui Kabid Perdagangan Endang Rahmawati mengatakan bahwa penerapan ini belum dilakukan di Batang. Hal ini lantaran saat ini di Batang masih memasuki tahapan pendataan.
Baca Juga: Targetkan 5 Kursi DPRD di Pemilu 2024, Ketua DPC Partai Demokrat: Realistis Tidak Muluk-muluk
"Kebijakan ini mungkin baru akan diimplementasikan pada awal 2024 mendatang. Saat ini di Batang masih pada tahap pendataan yang pertama," ujar Endang, Selasa 1 Agustus 2023.
Lanjutnya, konsumen yang membeli gas LPG 3 kilogram di Batang hanya diminta nomor induk kependudukan (NIK) saja. Hal ini untuk pendataan yang akan dimasukkan dalam database Kementerian Sosial.
Lewat data tersebut kata Endang, nanti akan disortir pihak-pihak mana yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 kilogram. Seperti rumah tangga kurang mampu atau miskin, nelayan atau petani yang mendapatkan subsidi, atau UMKM kecil dan sebagainya.
"Harapannya distribusi gas LPG 3 kilogram bersubsidi ini lebih tepat sasaran. Jadi ketika nanti diberlakukan, nanti akan dicek apakah mereka masuk ke daftar penerima subsidi dari pemerintah atau tidak, kalau tidak masyarakat tidak diperbolehkan membeli gas LPG subsidi,"
Baca Juga: PSIS Buka Store di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Bisa Jadi Merchandise Favorit sebelum Masuk Semarang
Warung-warung yang menjual gas LPG subsidi, nanti tidak bisa lagi menjual gas tersebut karena sudah menggunakan KTP. Sehingga nantinya masyarakat hanya bisa membeli di pangkalan.
"Stok gas LPG 3 Kilogram di Batang saat ini masih aman yaitu ada 679 pangkalan yang ada di Batang,"pungkasnya.