JAKARTA, AYOSEMARANG.COM – Guna mencegah gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024, Polri membentuk satuan tugas (satgas).
Dalam satgas yang dibentuk itu, Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol).
Hal itu dikatakan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa 14 Juni 2022.
Baca Juga: SEMARANGAN Panti Asuhan Manarul Mabrur Part 1: Banyak Menampung Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah
"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas," kata Dedi.
"Untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan," sambungnya.
Dedi mengatakan, pihaknya juga bakal membentuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat. Hal ini guna menjaga persatuan dan keberagaman agama maupun ras.
"Bersama Kominfo dan para pegiat medsos untuk sosialisasi dan kampanyekan moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan," katanya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Jokowi Panggil Mendag Lutfi hingga Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto
Dedi mengatakan, pihaknya juga akan mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu guna memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif.
"Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate speech, dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," ujarnya.
Sebelumnya, Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2024. Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata.
Baca Juga: Polri Tetapkan 23 Orang Sebagai Tersangka Khilafatul Muslimin
"Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat polres jajaran," tutur Dedi.
Dedi mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI hingga pemerintah daerah (pemda) dalam pengamanan ini. Diketahui tahapan awal Pemilu dimulai pada 14 Juni 2022.