SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Perguruan tinggi di Indonesia didorong untuk berani merombak pendekatan penyusunan kurikulum agar lebih kreatif, dinamis, dan tidak lagi terpaku pada pola lama.
Anggota Komisi X DPR RI, Dr Abdul Fikri Faqih, menilai penguatan soft skill menjadi aspek yang paling mendesak untuk menjawab kebutuhan dunia kerja dan tantangan global yang terus berkembang.
“Sejumlah tantangan global mengharuskan perguruan tinggi bergerak cepat, mulai percepatan digitalisasi sampai perkembangan kecerdasan buatan,” ujarnya saat hadir dalam workshop di Universitas BPD, Kamis 11 Desember 2025.
Fikri menyebut mutu perguruan tinggi kini dituntut bersaing di level internasional, sehingga kurikulum harus adaptif dan mengikuti standar global. Namun di lapangan, tantangan yang dihadapi masih cukup besar.
Baca Juga: 7 Jurusan Politeknik Terbaik untuk Kamu yang Ingin Cepat Kerja dengan Gaji Tinggi dan Karier Stabil
Kurikulum Indonesia dinilai belum sepenuhnya berbasis outcome dan masih bertumpu pada konten, bukan capaian pembelajaran. Kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan industri internasional juga masih terjadi, ditambah terbatasnya SDM serta dokumentasi akademik yang belum memenuhi standar global.
“Minimnya kolaborasi internasional serta keterbatasan dukungan anggaran dan regulasi yang belum konsisten turut menghambat pengembangan kurikulum,” katanya.
Ia menambahkan, dalam draf RUU Sisdiknas, pemerintah telah merumuskan sejumlah prinsip untuk memperkuat pendidikan tinggi.
Mulai profesionalisme dosen berbasis kinerja tridharma, sistem pendanaan yang berkeadilan, hingga penguatan pendidikan vokasi dan profesi yang lebih terhubung dengan dunia industri.
Workshop tersebut mengusung tema Penguatan Kurikulum Berbasis OBE untuk Mewujudkan Akreditasi Internasional dan Daya Saing Global Perguruan Tinggi. Selain Fikri, hadir pula Dekan FEB Universitas BPD Prof Taofik Hidajat, Khoirudin MEng (USM), Dr Nurul Kamilia (Unnes), serta dipandu moderator Untung Budiarso MH.
Sementara itu, Rektor Universitas BPD, Prof Sri Tutie Rahayu, menyoroti masih adanya perbedaan perlakuan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, meski memiliki tugas dan kewajiban yang sama, hak yang diterima keduanya belum setara.
“Misalnya skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Kenapa tidak diubah saja menjadi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT), sehingga negeri maupun swasta bisa mendapat dukungan yang sama,” jelasnya.
Baca Juga: Kaji Wacana Enam Hari Sekolah, Pemprov Jateng Libatkan Perguruan Tinggi, Pakar, dan Dewan Pendidikan
Ia menambahkan, pendidikan tinggi perlu lebih terbuka terhadap pengembangan program studi dan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi lintas disiplin.
