AYOSEMARANG.COM -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mempercepat graduasi warga miskin dan miskin ekstrem melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang lebih terukur dan terintegrasi.
"Tidak ada lagi ceritanya, orang miskin ekstrem golongan P1 dan P2 nanti bertahun-tahun, bahkan sampai ada 8 tahun, yang tetap miskin dan menerima bansos terus," kata Luthfi saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kantor Bappeda Jateng, Rabu 23 Juli 2025.
Luthfi mengungkapkan, Pemprov Jateng bersama Kementerian Sosial telah menetapkan kebijakan graduasi bagi masyarakat miskin di sembilan daerah. Jumlah itu masih bisa diperluas ke 11 daerah lain yang masuk kategori miskin di Jawa Tengah.
Guna mempercepat proses tersebut, ia mendorong terbentuknya tim kerja lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta desa/kelurahan. Keterlibatan stakeholder lain seperti Baznas dan perusahaan lewat program tanggung jawab sosial (CSR) juga menjadi kunci percepatan.
"Kita lakukan perencanaan dari Bappeda di kabupaten/kota terkait dengan miskin ekstrem. Kategori P1 (miskin ekstrem) minimal bisa geser menjadi P2 (miskin), lalu P2 geser menjadi P3 (potensi miskin). Intinya adalah graduasi itu," katanya.
Luthfi menekankan, parameter kemiskinan telah digariskan pemerintah pusat dan didukung data Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh sebab itu, data tersebut harus diverifikasi dan divalidasi agar menjadi dasar intervensi yang akurat dan tepat sasaran.
Baca Juga: Sadis! Ayah di Demak Paksa Anak Minum Air WC, Kirim Videonya ke Istri Karena Tak Angkat Telepon
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menambahkan, dalam waktu dekat proses graduasi kemiskinan akan dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bukti keberhasilan intervensi terhadap warga miskin ekstrem yang ingin meningkatkan kesejahteraannya.
"Itu menarik dan perlu dilanjutkan. Namun harus ada juga monitoring dan evaluasi,” kata dia.
Taj Yasin juga mendorong agar program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa binaan tetap dilanjutkan. Ia bahkan mengusulkan adanya program orang tua asuh dari masing-masing OPD untuk memperkuat dukungan bagi warga yang tengah berproses keluar dari kemiskinan.
