SEMARANG, AYOSEMARANG.COM — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyoroti dampak ekologis dari sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan bendungan, jalan tol, dan proyek infrastruktur berskala besar lainnya. Menurutnya, berbagai proyek tersebut kerap menimbulkan persoalan lingkungan yang serius dan berdampak jangka panjang.
Saleh menyampaikan hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukannya terkait rekonstruksi regulasi PSN agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis. Ia menilai, pembangunan infrastruktur selama ini masih belum sepenuhnya memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan.
Dalam kajiannya, Saleh mengungkapkan bahwa pembangunan bendungan sering memicu perubahan besar pada ekosistem, seperti terputusnya jalur migrasi ikan, penurunan kualitas air, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dampak serupa juga terjadi pada pembangunan jalan tol dan kawasan industri akibat alih fungsi lahan dalam skala luas.
“Perubahan fungsi lahan yang masif kerap berujung pada kerusakan lingkungan, hilangnya habitat, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Ini terjadi dalam pembangunan bendungan, jalan tol, maupun kawasan industri,” kata Saleh.
Ia juga menyoroti dampak sosial yang tidak terpisahkan dari persoalan ekologis. Penggusuran warga, migrasi paksa penduduk, serta hilangnya sumber mata pencaharian disebut kerap menyertai proyek-proyek besar yang tidak dirancang secara berkelanjutan.
Selain itu, aktivitas penambangan material untuk kebutuhan konstruksi PSN dinilai turut memperparah kerusakan lingkungan. Deforestasi dan terganggunya stabilitas ekologi menjadi konsekuensi yang sering muncul namun kurang mendapat perhatian serius.
Dalam penelitiannya, Saleh mengaitkan kritik tersebut dengan perlunya penerapan keadilan Pancasila sebagai landasan regulasi PSN. Pendekatan ini, menurutnya, dapat menjadi kerangka untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Saleh menegaskan, tanpa perbaikan regulasi yang berpihak pada keadilan ekologis, PSN berpotensi meninggalkan dampak lingkungan yang berat dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan.
