AYOSEMARANG.COM -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani serah terima bantuan keuangan dari Pemprov kepada partai politik jelang Pemilu 2024, Kamis 4 Mei 2023.
Total bantuan yang diberikan oleh Ganjar Pranowo sebesar Rp33.949.808.000 untuk sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Penandatanganan serah terima bantuan keuangan partai politik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo bersama perwakilan dari sembilan partai politik di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Baca Juga: Istilah Petugas Partai Merugikan, Relawan Ganjar Pranowo Sebut Capres Bukan Boneka, Sindir Megawati?
Sembilan partai politik itu antara lain PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.
Ganjar mengatakan, bantuan keuangan partai politik tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Bantuan itu bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.
Masing-masing partai politik mendapatkan bantuan keuangan Rp2.000 per suara sah hasil perolehan suara pemilu 2019. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya Rp1.200.
Baca Juga: Beredar Foto Hoax Ganjar Pranowo Peluk Miyabi, Netizen: Fitnah Sudah Bertebaran
"Tentu saja ada kewajiban undang-undang kita untuk memberikan bantuan kepada partai politik. Kalau kemarin kan besarannya Rp1.200 per suara, sekarang naik menjadi Rp2.000," kata Ganjar usai penandatanganan serah terima bantuan keuangan partai politik.
Ganjar berharap, bantuan tersebut dapat digunakan dengan optimal.
Memang nilai tersebut tidak banyak untuk sebuah fungsi kepartaian yang harus melakukan pendidikan politik, agregasi politik, dan bagaimana menciptakan keseimbangan di masyarakat serta partisipasi di pemerintahan.
"(Fungsi) ini sungguh-sungguh tidak gampang. Namun, demikian saya yakin dan paham betul bahwa teman-teman dari partai politik akan bisa menggunakan dengan baik. Beberapa di antaranya karena sudah punya pengalaman pengeluaran yang bagus, kami titip agar governance-nya dilakukan, terus transparansi dan akuntabilitas dari penggunaannya, sehingga kelak kemudian ketika audit dilakukan semua berada posisi yang tidak menyalahi aturan," ungkapnya.
Baca Juga: Kalah Head to Head Lawan Prabowo di Hasil Survei Terbaru, Ini Pembelaan Ganjar Pranowo