KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menyoroti refocusing anggaran yang dilakukan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada permainan dan terkesan kurang tepat.
Kritikan pedas disampaikan anggota Komisi A DPRD Kendal, Rubiyanto yang menilai ada tata kelola keuangan yang tidak cermat dari Pemerintah Daerah.
“Penganggaran kan sudah dilakukan satu tahun sebelumnya dan sudah disepakati mana saja menjadi prioritas. Tetapi kok dilakukan refocusing anggaran-anggaran yang belum tentu itu anggaran yang tidak dibutuhkan,” tegasnya usai rapat paripurna penyampaian rancangan KUA PPAS 2024 Kamis 13 juli 2023.
Baca Juga: Kasus Meninggalnya Wota JKT 48 Semarang Makin Diselidiki, Polisi Panggil Keluarga Korban
Rubiyanto mencontohkan ada kesengajaan dari OPD untuk memasang belanja pegawai tidak untuk 12 bulan penuh, tapi hanya sembilan bulan saja.
Pihaknya akan meminta keterangan dari dinas terkait soal tidak menganggarkan belanja pegawai untuk 12 bulan.
“Apa yang terjadi di OPD tertentu terjadi defisit anggaran hingga mencapai Rp 33 miliar. Menurut saya ini gila, dan ini disengaja,” terangnya.
Dikatakan melakukan refocusing bukanlah suatu solusi, karena masih banyak solusi-solusi yang dapat dilakukan. Rubiyanto juga terang-terangan menyebutkan OPD yang mencantumkan hanya sembilan bulan belanja pegawai.
Baca Juga: Sudah 2.700 Produk UMKM Kendal Tersertifikasi Halal
“Dinas Kesehatan, bukan hanya itu, ada yang lain modusnya, yaitu kegiatannya nggak ada, angkanya nggak ada, tapi terus dipecah-pecah. Jadi diduga ada mafia yang mengatur seperti di Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Kendal, Dico M Ganinduto yang dikonfirmasi terakit adanya persoalan tersebut mengaku belum mengetahui. Namun dirinya berjanji, akan melakukan pengusutan terkait apa yang disampaikan anggota Komisi A DPRD Kendal.
“Kita sedang menyelesaikan anggaran 2023 secara maksimal dan ada opsi yang tepat dari OPD. Saya juga dapat informasi ada dinas yang tidak menganggarkan 12 bulan dan sedang meminta keteragan dan akan kita akan cek secara detail. Kalau itu sebuah perintah, harusnya merata di seluruh OPD. Tapi kalau hanya ada satu OPD, maka akan kita teliti lebih dalam,” ungkapnya.