KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Bupati Kendal Dico M Ganinduto menduga ada oknum desa yang bermain saat warga hendak mengurus santunan kematian.
Santunan kematian merupakan program andalan Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
Diketahui, santunan kematian sebesar Rp1 juta ini seharusnya tidak ada kendala karena sudah ada aplikasi untuk mengurus santunan tersebut.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Kendal Melonjak 131 Orang, Tapi Bukan Varian Omicron
"Yang bikin lama adalah pengurusan santunan kematian dan itu ada di desa, menurut beberapa laporan yang nasuk ke saya ada oknum yang mempersulit dalam mengurus surat akte kematian," ujar Dico.
Secara umum persyaratan sangat mudah dah sehatusnya dalam hitungan hari sudah cair. Santunan Kematian dapat diberikan dengan mengumpulkan persyaratan berkas kematian berupa Kartu Keluarga (KK), KTP dan Surat Keterangan Kematian atau akte kematian.
Dikatakanya oknum tersebut meminta biaya dari kepengurusan surat atau akte kematian tersebut. Saat ini piihaknya sedang melakukan alternatif untuk tidak perlu mencantumkan akte kematian.
Baca Juga: Selama PTM, Kasus Covid-19 Ditemukan di 4 Sekolah di Kendal
"Cukup surat kematian dari Rumah Sakit atau dari puskesmas dan kami akan melakukan perubahan perbup agar ada kemudahan terkait syarat santunan kematian ini," lanjutnya.
Sampai saat ini Kata Bupati Dico yang menerima santunan kematian sudah ada 200 KK, hanya saja proses penerimaannya panjang.
"Seharusnya cukup waktu tiga hari santunan sudah bisa cair," tugasnya.
Baca Juga: Harga Kedelai Naik Lagi, Perajin Tahu Tempe di Kendal Merugi
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Maberur menyayangkan adanya oknum yang mempersulit penerimaan bantuan. Kepada masyarakat jika ada oknum yang mempersulit bisa lengsung melaporkan ke Kantor Dewan.
"Ini program bagus dan sangat membantu masyarakat sangat dusayabgkan jika ada yang mempersulit, laporkan ke kami jika ada oknum yang mempersulit," ujar Maberur.