BRIN dan Pemprov Jateng Mendukung UMKM Naik Kelas

- Kamis, 15 September 2022 | 22:54 WIB
Salah satu pelaku UMKM Permebelan di Batang mendapat pelatihan dari Pemerintah. (dok)
Salah satu pelaku UMKM Permebelan di Batang mendapat pelatihan dari Pemerintah. (dok)

SALATIGA, AYOSEMARANG.COM -Komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sangat kuat seperti mewajibkan tersedianya ruang usaha untuk UMKM di area publik, mengharuskan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada UMKM, dan memberikan subsidi bunga pembiayaan usaha,.

Hal ini diungkapkan oleh Irwanda Wisnu Wardhana, PhD selaku Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan – Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Workshop dan Kajian Strategis di Kota Salatiga, Rabu tanggal 14 September 2022.


Akan tetapi, menurut IWW -panggilan akrabnya- faktor dukungan eksternal tersebut tidak cukup untuk menjadikan UMKM naik kelas. Pelaku usaha juga harus memiliki faktor dorongan internal yang kuat yaitu dengan mengubah paradigma dan karakter dalam menjalankan bisnis.

“Agar UMKM dapat naik kelas atau scaling up, pelaku usaha sebaiknya memiliki tiga sikap: mau membesarkan bisnis, mau mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), dan mau mengurus pajak. Jika tidak, maka UMKM tersebut akan mengalami kesulitan untuk menjadi usaha besar. Inilah tantangan kita sebagai pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM dapat melakukan transformasi karakter sehingga dukungan yang diberikan menjadi berdampak efektif”, ujar IWW di hadapan para pimpinan BRIN, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan perbankan dan perusahaan, serta akademisi.

Baca Juga: Ide Jualan Salad Buah Mini Dijual 2000an Sudah Untung Banyak, Cocok Dijual di Kantin Sekolah

Workshop yang mengusung tema “Klaster UMKM Naik Kelas” ini diselenggarakan secara hybrid (gabungan antara pertemuan fisik dan dalam jaringan) oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dan peserta dari pemangku kepentingan multipihak yaitu pemerintah, akademisi, dan bisnis.

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber menyajikan berbagai pendekatan untuk meramu resep terbaik sehingga UMKM dapat meningkatkan skala usahanya. BRIN sebagai satu-satunya institusi pemerintah pusat yang menangani urusan riset dan inovasi juga memiliki kepedulian yang sangat kuat untuk mendukung UMKM.

Bentuk dukungan BRIN antara lain dengan mendirikan Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan yang fokus kepada riset dan inovasi dalam isu UMKM. BRIN juga memiliki berbagai skema pembiayaan dan fasilitasi agar UMKM dapat mengakses teknologi yang diciptakan para periset BRIN.

Dalam konteks riset, BRIN sedang membangun desain model penelitian terintegrasi untuk mendukung UMKM naik kelas. Model tersebut menggunakan pendekatan “triple helix” yang didasarkan pada interaksi antara tiga elemen, yaitu universitas dan lembaga riset yang terlibat dalam penelitian dasar atau terapan, pelaku usaha atau industri yang memproduksi barang komersial, dan pemerintah yang mengatur pasar.

Karena itu, kolaborasi dan kerjasama antara BRIN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pelaku usaha menjadi sangat penting untuk menciptakan model terbaik dan efektif untuk mendorong UMKM Naik Kelas.

Gayung bersambut dari pelaku usaha besar yang hadir untuk mendukung gagasan kolaborasi triple helix tersebut. Salah satu bentuk dukungan perusahaan besar adalah dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) dan Comdev (Community Development). Untuk wilayah Jawa Tengah yang berbasis pada pertanian, terbuka peluang untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

Baca Juga: Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus, Rp15 Ribu-an Cuma Dapat BBM Seliter!

Menurut IWW, salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk dapat naik kelas adalah dengan mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas serta kemudahan akses terhadap teknologi dan inovasi. Melalui riset dan inovasi, UMKM dapat naik kelas dan meningkatkan pendapatannya serta tidak terjebak dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

“Hanya dengan kemitraan antar lembaga usahalah, Indonesia dapat menghindari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan mencapai status negara pendapatan tinggi di tahun 2045. Meminjam motto Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, mari kita menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat,” pungkas IWW meyakinkan peserta workshop agar mau bergandengan tangan untuk bersinergi dalam membesarkan skala usaha UMKM.

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X