YOGYAKARTA, AYOSEMARANG.COM– Dua puluh delapan perwakilan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jawa Timur menegaskan penolakan atas pasal - pasal Pengamanan Zat Adiktif di Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) serta Pengaturan Produk Tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Penolakan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Petisi Petani Tembakau se-Jawa Timur, yang dilakukan saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda)APTI Jatim, di Yogyakarta, Selasa 15 Oktober 2024.
Para petani kompak meminta pemerintah membatalkan dan meninjau ulang keberadaan dua kebijakan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani tembakau.
“Kami petani tembakau se-Jawa Timur sedang memperjuangkan sawah ladang kami. Sudah sejak turun-temurun kami mengandalkan tembakau sebagai sumber penghidupan. Kami, tegas menolak aturan-aturan pertembakauan di PP Kesehatan dan RPMK, termasuk pemaksaan standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek. Kurang lebih 370 ribu petani tembakau di Jawa Timur akan jadi korban,”ujar Yazid, Ketua DPC APTI Bondowoso yang turut menandatangani petisi penolakan tersebut.
Di Bondowoso sendiri, saat ini terdapat lebih dari 5.000 petani yang menanam tembakau. Hasil produktivitas petani Bondowoso juga telah diserap oleh 15 industri kecil dan menengah.
"Peraturan-peraturan yang tidak adil itu pasti akan selalu berdampak pada petani. Seperti memaksakan penerapan kemasan rokok polos, kami yang akan rugi, kami tidak tahu siapa atau sektor industri mana yang akan menyerap hasil tembakau kami? Identitas tidak jelas. Padahal ada ratusan hektar tanaman tembakau di sini yang menghidupi masyarakat," katanya.
Senada, Sunyoto, Ketua DPC APTI Blitar menyebutkan tahun ini hasil panen tembakau melimpah dan kualitasnya yang lebih baik, serta didukung dengan nilai jual yang tinggi di pasar. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan dan membaik ke depannya.
