SEMARANG, AYOSEMARANG.COM – Kementerian Pertanian menargetkan hasil produksi padi di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 11,8 juta ton.
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengaku, menyambut positif target tersebut, lantaran ada peningkatan luas tambah tanam (LTT) di wilayah Jawa Tengah hingga ada dukungan dari Kementerian Pertanian.
“Untuk Jawa Tengah luas tanamnya mencapai 2,3 juta hektar, hasil produktivitasnya ditarget 11,8 juta ton. Ini suatu tantangan bagi kami, jelas ada peningkatan luas tambah tanam,”kata Nana saat Rapat Koordinasi Pencapaian Swasembada Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Kamis, 16 Januari 2025.
Apalagi, lanjut dia, Jawa Tengah selama ini merupakan salah satu wilayah penumpu pangan nasional dan lumbung padi nasional.
Baca Juga: Polisi Ringkus para Pelaku Tawuran di Semarang Utara, Sita Pistol Korek Api untuk Menakut-takuti
“Target itu suatu hal yang menjadi tantangan positif bagi kami. Kalau kita mau kita mampu, maka laksanakan. Lahan kita juga lahan subur,” ucap Nana menekankan.
Pada 2024, dibeberkan Nana, realisasi hasil panen komoditas pangan di Jawa Tengah mencapai 8,8 juta ton padi, jagung pada angka 3,3 juta ton, dan kedelai kisaran 61 ribu ton.
Di hadapan kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut, Nana Sudjana menekankan agar lebih bekerja keras turun ke lapangan, supaya target-target dari pemerintah pusat bisa diusahakan semaksimal mungkin.
Di tempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementarian Pertanian Akhmad Musyafak mengatakan, banyak dukungan yang disalurkan ke Jawa Tengah dalam realisasi percepatan swasembada pangan.
Diantaranya alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda dua dan empat, pompa air, dan alat panen, yang terealisasi penuh pada 2024.
Untuk kebutuhan pupuk, lanjut Musyafak, Jawa Tengah mendapat jatah 1,38 juta ton, atau setara nilai Rp6,74 triliun.
Dikatakan dia, aturan distribusi pupuk sudah banyak dipangkas, sehingga lebih mudah diperoleh petani.
“Aturan pupuk dari 145 peraturan sudah disederhanakan menjadi 41 Undang-Undang, 23 Peraturan Pemerintah, dan 6 Peraturan Presiden. Tidak lagi pakai kartu tani, cukup KTP. Petani yang belum terdaftar di e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bisa diusulkan sambil berjalan,” katanya.
