SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa penanganan korban bencana di Jateng harus dilakukan secara tuntas dan tidak boleh ada warga yang terlantar.
Pernyataan ini disampaikan menyusul sejumlah kejadian bencana di wilayah Cilacap dan Banjarnegara beberapa waktu lalu.
Saleh menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD serta berbagai elemen terkait telah bergerak cepat dalam penanganan tanggap darurat. Upaya tersebut mencakup evakuasi warga terdampak, pembukaan posko pengungsian, penyediaan logistik, layanan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur dasar.
“Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan kerusakan serta memastikan bantuan tepat sasaran. Kami di DPRD juga melakukan monitoring langsung dan siap mendukung percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi melalui dukungan anggaran dan kebijakan,” ujar Saleh.
Baca Juga: Immoderma Raih Vitaran Excellence Award 2025 Berkat Layanan Estetika Berintegritas
Ia juga menyoroti pentingnya membangun masyarakat tangguh bencana. Menurutnya, konsep tersebut berarti masyarakat mampu mengenali risiko, mengurangi dampak, serta cepat bangkit setelah bencana terjadi. Ketangguhan, katanya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari keluarga, desa, hingga pemerintah daerah dan pusat.
“Masyarakat yang tangguh harus memiliki kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta jejaring sosial yang kuat,” jelasnya.
Dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana, Saleh mengakui masih ditemukan sejumlah hambatan, seperti tingkat edukasi kesiapsiagaan yang belum merata, tata ruang yang belum sepenuhnya berbasis mitigasi, keterbatasan sistem peringatan dini di wilayah rawan, serta maraknya hoaks yang memperlambat respons. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat secara sistematis.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus diatasi melalui kerja bersama dan perencanaan jangka panjang. Saat ini, Pemprov Jateng terus mengintensifkan langkah mitigasi, antara lain penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, pembersihan serta normalisasi sungai, simulasi kebencanaan di sekolah dan desa, peningkatan kapasitas relawan dan aparatur desa, serta penguatan regulasi dan anggaran kebencanaan berbasis kebutuhan wilayah.
Saleh menegaskan pentingnya sinergi antarpihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus terhubung dalam sistem informasi dan koordinasi yang baik. Komunitas relawan, perguruan tinggi, media, dan sektor swasta juga perlu menjadi bagian dari ekosistem penanganan bencana.
“Penanganan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, edukasi publik harus dilakukan berkelanjutan dengan memanfaatkan media yang dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, rumah ibadah, radio komunitas, media sosial, hingga pelatihan di desa. Informasi yang diberikan, kata dia, harus sederhana dan mudah dipahami.
Saleh juga mengingatkan bahaya hoaks yang sering muncul saat bencana. Disinformasi dapat memperburuk situasi dan memperlambat penanganan di lapangan.
