KENDAL,AYOSEMARANG.COM - Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan hasil nyata. Sebanyak 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di sembilan desa resmi keluar dari bantuan sosial setelah dinilai mampu hidup mandiri pada tahun 2025.
Pencapaian ini menjadi penanda kuatnya efektivitas program pemberdayaan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga rentan.
Graduasi massal tersebut merupakan hasil pembinaan dan pendampingan usaha yang dilakukan secara bertahap di sembilan desa pilot project pemberdayaan menuju Graduasi Bansos 2025.
Berbagai kelompok usaha bersama (KUBE) dibentuk di tiap desa, menggerakkan ragam usaha mulai dari kopi, batik, kerajinan, hingga makanan ringan. Skema ini mendorong keluarga penerima manfaat bertransformasi dari kondisi tidak mandiri menjadi pelaku usaha produktif.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pemberdayaan menjadi kunci pengurangan kemiskinan.
Baca Juga: Kronologi Remaja di Blora Dituduh Buang Bayi dan Dilecehkan Polisi, Keluarga Lapor Propam
“Melalui skema pemberdayaan, setiap desa mendapatkan 10 kelompok KUBE dengan dukungan Rp20 juta per kelompok. Sementara KPM dengan embrio usaha memperoleh intervensi tambahan sebesar Rp5 juta. Kolaborasi pemerintah dan swasta ini menjawab persoalan kemiskinan melalui model usaha berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menyambut baik capaian tersebut sebagai langkah penting menuju kemandirian masyarakat desa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan untuk program pemberdayaan di akar rumput.
Pendamping PKH Desa Ngesrepbalong, Siti Rohanah, menyampaikan bahwa proses pendampingan dilakukan secara intensif mulai dari pelatihan, pembentukan kelompok, hingga pengawasan usaha.
“Hasilnya, 300 KPM menyatakan siap mandiri dan meninggalkan bansos,” katanya.
Dengan pencapaian ini, Jawa Tengah semakin mantap menuju target penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap desa terus memperkuat kegiatan pemberdayaan agar capaian kemandirian semakin meluas dan berkelanjutan.
