SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Sebanyak delapan desa di Jawa Tengah menjadi percontohan (pilot project) program graduasi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat.
Delapan desa tersebut meliputi Desa Pesodongan Kabupaten Wonosobo, Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang, Desa Wlahar Kabupaten Brebes, Desa Kalisalak Kabupaten Banyumas, Desa Ngesrepbalong Kabupaten Kendal, Desa Kepuhsari Kabupaten Wonogiri, Desa Dimoro Kabupaten Grobogan, dan Desa Purwosari Kabupaten Magelang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, akan menginternalisasi program tersebut dengan program-program yang ada di Pemprov Jateng.
"Tentu saja kami menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi piloting. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan," kata Sumarno saat membuka Rapat koordinasi dan sinkronisasi graduasi bantuan sosial di Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah, Senin, 24 Februari 2025.
Baca Juga: Dapat Keluhan Emak-Emak Soal Gas 3 Kilogram, Wabup Benny Karnadi akan Lakukan Investigasi
Sumarno menjelaskan, program Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam penanganan kemiskinan, berbasis pada potensi desa. Semua potensi diidentifikasi dan kemudian digerakkan untuk penanganan kemiskinan di desa tersebut.
"Hampir sama dengan konsep graduasi dari pemerintah pusat," kata dia.
Dengan adanya program tersebut, lanjut dia, program pengentasan kemiskinan di wilayahnya bisa lebih akseleratif.
Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2024 adalah 9,58 persen. Jumlah tersebut turun dari tahun 2023 yang mencapai 10,77 persen. Penurunan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Wamen Agus Jabo Sebut Jateng Miliki Dua Model Dalam Pengentasan Kemiskinan
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur menambahkan, kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ini merupakan rangkaian proses persiapan graduasi bansos melalui pemberdayaan masyarakat.
Bantuan sosial untuk penanganan masyarakat miskin merupakan salah satu program atau kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Pada Tahun 2025, dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang 37,61 juta jiwa, terdapat sebanyak 19.748.428 jiwa atau 52 persen di antaranya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Sebanyak 1,6 juta penduduk masuk sebagai penerima program keluarga harapan atau bansos PKH," kata dia.
Baca Juga: Meriah, Pemilihan Ketua RT di Cepiring ini Layaknya Pemiilhan Presiden