AYOSEMARANG.COM -- Jurusan Jinayah Siyasah di Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum.
Jurusan ini mempelajari hukum pidana Islam (jinayah) dan sistem politik pemerintahan Islam (siyasah) secara mendalam.
Banyak orang masih belum mengenal prospek kerja dari jurusan ini, padahal peluang kariernya cukup luas, baik di sektor pemerintahan, hukum, maupun organisasi keagamaan.
Lulusan Jinayah Siyasah dibekali kemampuan analisis hukum, pemahaman mendalam tentang keadilan sosial, serta wawasan tentang tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip syariah dan hukum nasional.
Baca Juga: 7 Hari Meninggalnya Mahasiswa KKN di Kendal, UIN Walisongo Gelar Doa dan Tahlil Bersama
Kombinasi inilah yang menjadikan mereka memiliki daya saing tinggi di berbagai bidang pekerjaan.
Inilah beberapa prospek pekerjaan lulusan Jinayah Siyasah:
1. Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Lulusan Jinayah Siyasah memiliki peluang besar untuk bekerja sebagai aparatur sipil negara, terutama di lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri. Pengetahuan mereka tentang hukum Islam dan tata pemerintahan membuat mereka relevan untuk posisi analisis kebijakan, perancang peraturan, atau tenaga fungsional di bidang hukum dan pemerintahan.
2. Karier di Lembaga Peradilan dan Hukum
Banyak alumni jurusan ini yang berkarier di bidang hukum, baik sebagai staf pengadilan agama, mediator, atau konsultan hukum syariah. Dengan bekal pemahaman hukum positif dan hukum Islam, mereka dapat berperan membantu penyelesaian sengketa keperdataan, waris, atau pidana yang terkait dengan aspek keagamaan.
Baca Juga: Kecelakaan Karambol di Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang, Satu Wanita Luka Serius
3. Dosen dan Peneliti Hukum Islam
Bagi yang tertarik pada dunia akademik, lulusan Jinayah Siyasah juga berpeluang menjadi dosen di bidang hukum Islam, politik Islam, atau studi pemerintahan Islam. Selain itu, mereka dapat bekerja sebagai peneliti di lembaga riset hukum, baik milik kampus, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah.
