AYOSEMARANG.COM -- Pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas XI pada Kurikulum Merdeka membantu siswa memahami bagaimana sistem demokrasi diterapkan di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pada Bab 2, khususnya di bagian Uji Kompetensi Halaman 68, siswa diminta menelaah berbagai konsep penting terkait praktik demokrasi, sejarah perubahan konstitusi, hingga mekanisme hukum dalam pengambilan keputusan kenegaraan.
Latihan ini tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga kemampuan siswa menghubungkan teori ketatanegaraan dengan praktik dan perjalanan sejarah bangsa. Untuk membantu memahami materi, berikut rangkuman kunci jawaban yang dapat digunakan sebagai panduan belajar.
Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 68
1. Contoh perilaku demokratis sesuai periodisasi UUD di Indonesia
UUDS 1950
Masyarakat mengikuti Pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante sebagai bentuk keterlibatan dalam demokrasi parlementer.
Era Orde Baru (UUD 1945)
Warga bergotong royong dan bermusyawarah dalam forum RT atau RW untuk menetapkan program pembangunan lingkungan.
Era Reformasi (Pasca Amandemen)
Masyarakat aktif menggunakan hak pilih dalam pemilu langsung serta terlibat dalam kelompok atau organisasi masyarakat sipil.
2. Apakah UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan berlebihan kepada presiden?
Ya, benar. Sebelum diamandemen, UUD 1945 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada presiden sehingga sering disebut executive heavy.
Alasannya:
-
Masa jabatan presiden tidak dibatasi sehingga memungkinkan seseorang menjabat berkali-kali.
-
Presiden dipilih oleh MPR yang mayoritas anggotanya merupakan pendukung pemerintah saat itu.
-
Tidak ada mekanisme pengawasan antarlembaga yang kuat.
Tujuan utama amandemen adalah membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode dan memperkuat sistem check and balances agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan.
3. Apa yang terjadi jika sidang MPR untuk mengubah UUD tidak memenuhi kuorum sesuai Pasal 37?
Jika kuorum tidak terpenuhi, perubahan UUD tidak dapat dilakukan.
Pasal 37 Ayat (3) UUD NRI 1945 mensyaratkan kehadiran minimal dua pertiga anggota MPR dalam sidang perubahan konstitusi. Bila jumlah ini tidak tercapai, sidang dianggap tidak sah dan proses amandemen otomatis tidak bisa dilanjutkan.
