AYOSEMARANG.COM -- Isu pemekaran wilayah Jawa Tengah kini mulai ditanggapi oleh Gubernur Jateng dan Wakil Gubernur.
Mendengar wacana tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan tidak masalah.
Meski mengaku tidak masalah dengan pemekaran wilayah ini, Luthfi memberi syarat tidak menggangu stabilitas ekonomi daerah. Selain itu perlu ada dasar yang kuat terkait kebijakan yang akan diterapkan.
"Selama tidak mengganggu kestabilan ekonomi, kami terbuka terhadap pemekaran. Tapi semua harus melalui kajian yang matang," ujar Luthfi, Selasa 22 April 2025.
Kemudian Luthfi menambahkan wacana itu baru permulaan dan masih bisa dirundingkan kembali.
Baca Juga: Terungkap di Sidang! Mbak Ita Pakai Uang Korupsi untuk Pencalonan di Pilkada 2024
"Dan itu juga masih wacana kok, belum sampai ke arah sana," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen juga menanggapi wacana pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di sejumlah daerah seperti Brebes Selatan, Cilacap, dan Banyumas.
Ia mengingatkan agar wacana tersebut tidak hanya didasarkan pada jarak pelayanan publik semata.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Aspirasi Masyarakat (ASMAS) yang digelar DPD RI Jawa Tengah di Semarang, Rabu 23 April 2025, dengan tema “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025–2029.”
“Kalau pemekaran coba nanti kita bukan hanya bicara tentang pelayanannya yang jauh saja. Itu yang saat ini disuarakan kan ‘pak kami jauh dari tempat pelayanan’. Saat ini kan online, ya kan bisa kita dekatkan,” kata Taj Yasin.
Baca Juga: Alumni UGM Tantang Kampus Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi: Ini Pembodohan Rakyat!
Menurutnya, dalam pemekaran wilayah, hal yang paling utama harus diperhitungkan adalah kemampuan fiskal calon daerah baru.
Pemerintah tidak ingin terburu-buru mendorong pemekaran jika ternyata daerah tersebut tidak mampu membiayai kebutuhannya sendiri setelah dipisahkan.
