AYOSEMARANG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 19 September 2025 sudah mencapai 15.414 unit.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program FLPP di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis 26 September 2025, mengatakan jumlah tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
"Program perumahan ini bukan main-main. Kita harus pastikan satu keluarga punya satu rumah layak huni. Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas, tapi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin," ujarnya.
Baca Juga: Rumah Liar di Tinjomoyo Semarang Ditertibkan Satpol PP, Pemilik Sempat Tidak Terima dan Adu Mulut
Ia menegaskan penyaluran KPR FLPP akan terus digenjot untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Menurutnya, backlog kebutuhan rumah di Jawa Tengah masih cukup tinggi sehingga membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang.
"Dari sisi pengembang, bank, bupati, wali kota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri," sambungnya.
"Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan anggaran yang besar. Maka kendala-kendala yang kita hadapi harus kita bahas bersama," lanjutnya.
Program FLPP sendiri memberikan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5 persen melalui BP Tapera.
Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan subsidi uang muka Rp4 juta, bebas pajak pertambahan nilai (PPN), premi asuransi, serta cicilan mulai Rp1 jutaan.
Sasaran debitur program ini adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta (lajang) dan Rp10 juta (menikah). Harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta dengan tenor hingga 20 tahun.
Dalam kesempatan itu, Luthfi meminta agar proses perizinan perumahan bisa dipercepat untuk mendukung percepatan pembangunan.
"Perizinan, baik PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) maupun pemecahan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja, tidak boleh lebih lama," katanya.
