SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Rencana Pemerintah Kota Semarang untuk menempatkan tenaga ahli di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo, mempertanyakan landasan serta urgensi kebijakan tersebut karena belum pernah dibahas dalam forum Banggar.
Herlambang menilai, kebijakan itu harus dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat mendorong efisiensi agar belanja publik benar-benar tepat sasaran. Pertanyaannya, sejauh mana Pendapatan Asli Daerah kita dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk hal yang belum prioritas?” ujarnya, Rabu 29 Oktober 2025.
Baca Juga: Hore! Segini Prediksi UMK Tertinggi Jawa Barat 2026: Bekasi dan Karawang Masih Unggul
Ia mengungkapkan terkejut ketika menemukan adanya rencana pengadaan tenaga ahli dalam paparan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, meski belum ada pembahasan resmi di Banggar.
“Saat pemaparan dinas muncul usulan tenaga ahli. Padahal Banggar tidak pernah membahas hal itu. Ini tentu memunculkan tanda tanya. Jika kemampuan anggaran OPD terbatas, seharusnya tidak tergesa-gesa,” tegasnya.
Herlambang juga mengingatkan pentingnya transparansi klasifikasi tenaga ahli agar tidak menimbulkan asumsi negatif di masyarakat.
“Kami bukan menolak. Namun klasifikasinya harus jelas. Jangan sampai kebijakan ini dipersepsikan sebagai balas budi politik. Itu bisa mencoreng citra pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, di tengah tantangan seperti banjir, longsor, dan persoalan sosial-ekonomi warga, pemerintah daerah seharusnya mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Daftar 7 Cabang Waroeng Steak di Semarang Lengkap dengan Alamat Terbaru, Wajib Kamu Coba
“Empati terhadap kondisi masyarakat harus menjadi dasar kebijakan anggaran. Jika ada pos yang tidak mendesak, alangkah baiknya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan, keberadaan tenaga ahli justru diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan visi dan misi daerah.
“Beberapa program strategis yang belum bisa ditangani OPD akan dibantu oleh tenaga ahli. Mereka akan memperkuat kolaborasi lintas dinas,” jelasnya.
