KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Pemerintah Kabupaten Kendal pesimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini bisa tercapai.
Pasalnya target yang ditentukan terlalu tinggi sehingga menjadi penyebab refocusing anggaran di Pemkab Kendal. Dampak lainnya dari recofusing ini adalah, sejumlah proyek dan program mesti ditunda.
Sekretaris Daerah Kendal Sugiono mengakui, PAD tahun ini dimungkinkan tidak tercapai. Itu termasuk PAD sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki nilai cukup fantastis.
Baca Juga: 5 Cara Benar Olahraga Jogging agar Tujuannya Tercapai
Selain itu, penetapan SPPT PBB tahun ini tidak sesuai rencana. Target awal yakni Rp 115 miliar dan awal Agustus ini hanya tercapai Rp 13,6 miliar.
"Untuk mengejar target itu terlalu memberatkan masyarakat. Maka pak bupati mengambil kebijakan agar tidak dijalankan dulu, sehingga ada penurunan PAD sekitar Rp 60 miliar. Itu yang membuat Pemkab harus refocusing," terangnya dihubungi Minggu 6 agustus 2023.
Dikatakan, penyebab refocusing lainnya yakni dana transfer dari pemerintah pusat untuk gaji PPPK tidak maksimal. Awalnya Pemkab memasang Rp 60 miliar untuk gaji PPPK. Tapi hanya terealisasi Rp 18 miliar. Artinya ada Rp 42 miliar yang tidak tertransfer ke anggaran Pemkab lantaran pegawai PPPK tidak memenuhi kebutuhan. Hal itu juga membuat rencana belanja daerah tidak bisa tercapai.
"Untuk mengurangi belanja maka ada refocusing. Di antaranya tidak ada makan minum saat rapat, tidak ada rapat di luar kota kecuali diundang. Karena harus menghemat SPPD luar kota juga," jelas Sugiono.
Baca Juga: KIP Kuliah 2023 Sudah Cair Semester Ganjil? Begini Cara Tahu Kapan KIP Kuliah Cair!
Sekda menambahkan, akibat penambahan anggaran ini sejumlah proyek mesti ditunda. Namun, dia belum bisa membeberkan proyek apa saja yang ditunda tahun ini.
"Yang ditunda masih belum bisa disampaikan. Yang sudah pasti adalah acara luar kota, makan minum, dan belanja operasional juga berhemat," tambahnya.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal Abdul Wahab mengakui, tahun ini ada penurunan target PBB. Namun, dia optimistis bisa menutup kekurangan anggaran dengan pajak sektor lainnya.
"Kami pelan-pelan menyadarkan masyarakat juga bahwa membayar pajak itu sangat penting untuk pembangunan daerah," ujarnya.
