Berdasarkan data yang dia dapat, ada 2.723 pegawai non ASN yang tidak dilanjutkan kontrak kerjasama dengan pemkot.
Jumlah terbanyak ada pada Dinas Pendidikan (Disdik).
Pasalnya, Disdik mendapat alokasi PPPK sebanyak 2.291 formasi.
Saat ini, tahapan rekrutmen PPPK memang masih dalam masa sanggah, namun, hampir sebagian besar non ASN guru sudah diterima PPPK.
"Jadi, ini beralih saja dari non ASN ke PPPK. Itu jumlah terbesar. Kalau di OPD lain kecil-kecil, ada yang 10, 15, 12 pegawai non ASN (yang diberhentikan)," tambahnya.
Lebih jauh Iswar menyampaikan jika rasionalisasi penggunaan pegawai kontrak tidak dilakukan di seluruh OPD.
Melainkan di OPD yang dapat jatah atau formasi dari PPPK dan CPNS tahun lalu.
OPD yang tidak mendapatkan formasi CPNS tidak mengurangi jumlah pegawai kontrak.
Misalnya, Disperkim tidak mengurangi jumlah pegawai kontrak lantaran tidak mendapat formasi CPNS.
Baca Juga: Begini Penampakan Jefri Nichol dan Anya Geraldine Bintangi Klip NOAH Bintang di Surga
CPNS dan PPPK diperkirakan akan bekerja mulai Maret 2022.
Praktis pada tahun ini perpanjangan pegawai kontrak hanya diberi kesempatan 3 bulan saja.
Mayoritas pegawai non ASN yang harus diberhentikan kontrak rata-rata berpendidikan terakhir D3 dan S1.
Hal itu dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan CPNS maupun PPPK yang masuk yakni pendidikan D3 dan S1.
