KENDAL, AYOSEMARANG.COM - Mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berbasis dusun sebesar Rp 100 juta, Desa Jeruk Giling Kecamatan Kaliwungu Selatan menggunakannya untuk pembangunan kolam pemesaran ikan.
Kepala Desa Jeruk Giling Abdul Ghofur menyampaikan bantuan program Pemkab Kendal ini diwujudkan dengan pembangunan lolam ikan. Ini sebagai percontohan yang rencanannya akan dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat sekitar Desa Jeruk Giling.
"Budidaya ikan tersebut pada tahap awal ini menyebar benih berupa ikan bawal 5.000 ekor, ikan gurame 2.500 ekor, ikan nila 1.000 ekor. Semoga ini bisa menjadi komoditi yang bagus untuk desa ini," terangnya.
Baca Juga: Dibantu Disdag Kendal, Pedagang Diminta Jual Minyak Goreng Rp 13.500 Per Liter
Sementara Bupati Kendal Dico M Ganinduto saat monitoring dan evaluasi mengatakan, program BKK berbasis dusun dan program santunan kematian untuk warga kurang mampu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
“Visi Pembangunan lima tahun kedepan adalah Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan," katanya.
Dikatakan, sesuai dengan visi misi Bupati Kendal, untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, maka diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.
Yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Baca Juga: Menikmati Kuliner Pedas Langsung dari Cobek Panas di Angkringan MR 99
"Tujuannya adalah untuk pemerataan dan percepatan pembangunan desa melalui dusun selain itu juga meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat atau lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan desa. Program ini diharapkan meningkatkan pemahaman kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan neningkatkan perekonomian desa, serta penanggulangan kemiskinan, " jelas Dico.
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemdes. Bantuan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah, melalui musyawarah desa dan Kepala Desa menyampaikan proposal (usulan) kepada bupati melalui camat sesuai dengan skala prioritas.
