SEMARANG BARAT, AYOSEMARANG.COM -- Dinas Perhubungan atau Dishub Jateng mengaku belum mendapatkan arahan dari Pemerintah Pusat mengenai aturan terbaru skenario mudik 2022.
Aturan terbaru skenario mudik 2022 yang belum diterima Dishub Jateng ini dinanti setelah adanya kebijakan tidak ada larangan mudik tahun 2022 bagi masyarakat. Namun, tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi pemudik. Yaitu mensyaratkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga.
Kepala Dishub Jateng Henggar Budi Anggoro menyebuthingga saat ini belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat mengenai skenario aturan terbaru mudik 2022.
Baca Juga: Vaksinasi Booster Menjadi Syarat untuk Bisa Mudik Lebaran Tahun Ini
Henggar memastikan pihaknya juga bakal membahas dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aturan vaksinasi booster yang menjadi syarat pemudik pada akhir pekan ini.
Namun, skenario- skenario yang telah disiapkan sebelumnya dipastikan belum ada perubahan.
"Sabtu masih mau dibahas bersama pak Dirjen darat," kata Henggar, kata Henggar Kamis 24 Maret 2022.
Henggar menjelaskan, dinasnya sudah siapkan skenario termasuk rujukan bagi para operator prasarana dan saran transportasi untuk menjamin pelaksanaan perjalanan luar negeri maupun dalam negeri.
Kendati demikian, ia bersama jajarannya memang belum menerima surat edaran (SE) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang digunakan sebagai rujukan teknisnya.
Baca Juga: Persiapan Mudik, Kapan Lebaran 2022? Ini Penetapan Tanggal Idul Fitri 2022
"Saat ini untuk skenario masih mengantongi seperti sebelumnya. Belum ada yang kami rubah atau tambah. Untuk posko, kemungkinan besok (pekan depan) setelah kita bicarakan bersama pak Dirjen," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Dishub Provinsi Jateng menyiapkan sejumlah skema pada mudik lebaran 2022 dengan mendirikan posko terpadu tingkat provinsi yang tergabung dengan setiap sub-bidang di sektor lalu lintas dan transportasi.
Hal itu menyusul rencana aturan pemerintah pusat terkait ada atau tidaknya larangan mudik tahun ini. Sebab, pemerintah sedang melakukan pemantauan kondisi Covid-19 hingga akhir Maret untuk menjadi pertimbangan aturan tersebut.
“Secara prinsip kita sudah siapkan beberapa skenario. Yang jelas kita pasti akan menyelenggarakan posko terpadu tingkat provinsi. Akan ada bidang masing-masing, seperti lalu lintas dan transportasi yang tergabung jadi satu dan nantinya akan ada kordinator masing-masing,” ujarnya.
