Akan tetapi sinyal positif terkait kapan pencairan bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2024 sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa sebelum Hari Raya Idul Fitri dipastikan sudah ada pencairan bansos reguler Kemensos RI untuk tahap yang pertama.
Untuk nominal bantuan PKH dan BPNT di tahun 2024 ini masih sama dengan tahun sebelumnya.
Kemensos RI belum menginformasikan secara resmi apakah akan ada perubahan besaran bantuan yang akan diterima oleh KPM baik PKH maupun BPNT di pencairan Tahap 1 tahun 2024.
Sedangkan untuk media penyalur bantuan jika tidak ada perubahan berarti masih sama dengan tahun sebelumnya.
Mekanisme penyaluran bansos Kemensos RI baik PKH maupun BPNT Tahap 1 akan disalurkan melalui dua media penyalur yaitu KKS ATM Merah Putih Bank Himbara atau BSI dan PT Pos Indonesia.
Jika mengacu pada pencairan tahun sebelumnya, bansos PKH dan BPNT yang dicairkan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara atau BSI akan disalurkan setiap dua bulan sekali dengan total 6 kali pencairan selama satu tahun
Sedangkan jika pencairan bansos melalui PT Pos Indonesia akan disalurkan setiap tiga bulan sekali dengan total empat kali penyaluran selama satu tahun.
Melihat dari penyaluran bantuan sosial reguler baik PKH maupun BPNT di tahun 2023 ternyata masih banyak KPM yang belum memiliki KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) untuk mengambil bantuan penyaluran bansos Pemerintah.
KPM yang tidak memiliki KKS biasanya mengambil penyaluran bantuan yang diberikan melalui PT Pos Indonesia atau di titik-titik komunitas seperti kantor kelurahan atau kantor desa.
Lalu bagaimana jika KPM ingin mendapatkan KKS?
KKS sekarang menjadi salah satu media penyalur bantuan baik reguler maupun bantuan tambahan dari Pemerintah.
Sebagai informasi, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebenarnya merupakan salah satu program pemerintah yang digunakan sebagai penyaluran dana bantuan atau bansos bagi keluarga kurang mampu atau dikategorikan rentan miskin.
Dilansir AyoSemarang.com dari unggahan laman Kemensos, beberapa manfaat pemberian KKS bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau masyarakat rentan miskin, sebagai berikut:
