Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengungkapkan, formula yang digunakan pada PP Nomor 51 membuat daya beli masyarakat semakin rendah hingga pengangguran bertambah.
"Jelas sangat keberatan, kalau PP 51 diterapkan, bisa dikatakan tidak ingin memperbaiki daya beli. Daya beli akan tetap semakin rendah, angka pengangguran semakin menggila di Jawa Tengah," tutur Aulia, dikutip Sabtu 9 November 2024.
Nantinya jika PP Nomor 51 masih berlaku maka yang terjadi upah minimum di kabupaten kota akan semakin rendah.
Baca Juga: Duh! UMP 2025 Cuma Naik 3,5 Persen Jauh dari Tuntutan Buruh, Ini Penjelasan Apindo
"PP 51, kami memahami itu memang aturan pusat. Tapi kami berharap Pak Nana Sudjana (Pj Gubernur Jawa Tengah) besok jangan menggunakan PP 51/2023 kalau ingin kesejahteraan buruh meningkat dan bisa meningkatkan daya beli yang turun 30 persen," sambungnya.
Sebagai gambaran, jika 10 persen usulan buruh disahkan, UMP Jateng 2025 bertambah menjadi Rp 2.240.641.
