SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror, menggagas gerakan "Ibu Jogo Anak".
TP PKK Provinsi Jawa Tengah dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror, menggagas gerakan "Ibu Jogo Anak".
Hal itu untuk menangkal penyebaran radikalisme dan terorisme, di kalangan anak-anak dan remaja.
Program tersebut berfokus pada upaya penguatan peran keluarga, dalam mengawasi aktivitas anak bermedia sosial.
Pasalnya, media digital diyakini sebagai pintu masuk kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya, yang menyasar anak-anak dan remaja.
Ide menggagas "Ibu Jogo Anak" ini tercetus saat Ketua TP PKK Jateng, Nawal Arafah Yasin, menerima audiensi perwakilan Densus 88 Anti Teror dan pegiat Kreasi Prasasti Perdamaian, di kediamannya, Kawasan BSB Kota Semarang, Senin 8 September 2025.
Nawal mengatakan, seiring dengan perkembangan teknologi, indoktrinasi gerakan radikalisme dan terorisme melalui platform media sosial, perlu diwaspadai. Sehingga, butuh keterlibatan orang tua, agar anak tidak terpapar paham dan gerakan tersebut.
"Dalam medsos ini, ada satu gerakan yang memposting isu-isu tentang radikalisme dan terorisme, ini sifatnya sudah mendoktrin. Ketika kemudian itu diklik, nanti lewat algoritma keluar itu-itu (konten radikalisme dan terorisme) terus," ungkap dia.
Dalam waktu dekat, istri Wakil Gubernur Jateng tersebut berencana menyusun modul parenting, yang bisa dijadikan panduan bagi ibu-ibu dalam melakukan pendampingan, terhadap anak-anak agar tidak terjebak dalam radikalisme dan terorisme.
Tidak hanya masalah itu, Nawal juga menekankan, saat ini anak-anak dan remaja rentan terhadap provokasi yang dilakukan oleh kelompok anarko, untuk mengikuti gerakan demonstrasi yang sifatnya anarkis dan bertujuan berbuat kerusuhan.
Pihaknya berharap, melalui gerakan "Ibu Jogo Anak" ini, orang tua bisa berperan aktif dalam mengedukasi penggunaan media digital, supaya anak-anak tidak mudah meyakini informasi yang menyesatkan, hingga berujung pada tindakan melawan hukum.
"Jangan sampai informasi yang membanjiri media sosial mereka itu langsung dimakan mentah-mentah, dan ini menjadi satu hal yang diyakini, ketika ini yang diyakini tidak baik, akhirnya mengekspresikan sesuatu yang tidak baik juga," tegas Nawal.
