AYOSEMARANG.COM -- Meski Universal Health Coverage (UHC) sudah diterapkan, tantangan besar masih menghantui program kesehatan di Kabupaten Batang.
Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi membuat pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan terpaksa mengambil langkah drastis menonaktifkan 105.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan selama bulan September dan Oktober 2024.
"Kekurangan anggaran mencapai Rp 4,5 miliar, sehingga kami harus mengurangi jumlah peserta," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Batang, Didiet Wisnuhardanto, pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Baca Juga: Kurir Ganja ini Ditangkap Polisi, Ngaku Dapat Imbalan Uang Bensin Rp 40 Ribu
"Hampir 90 persen biaya ditanggung oleh APBD Kabupaten Batang. Tapi tidak usah khawatir, apabila sakit yang bersifat mendesak, peserta bisa langsung aktif kembali," lanjutnya.
Dengan anggaran hanya sebesar Rp 40 miliar untuk PBI BPJS Kesehatan tahun ini, pemerintah menghadapi kesulitan dalam menutupi pembiayaan warga penerima bantuan selama setahun. Didiet menjelaskan bahwa meskipun status kepesertaan nonaktif, BPJS Kesehatan masih bisa digunakan dalam keadaan darurat.
"Jika ada situasi mendesak, seperti rawat inap di rumah sakit, pelayanan tetap diberikan," tegasnya. Namun, untuk kasus ringan, peserta dapat mengaktifkan kembali layanan melalui cara mandiri.
Penonaktifan ini hanya bersifat sementara, dan semua peserta yang terkena dampak akan kembali aktif pada bulan November 2024. Penentuan peserta yang dinonaktifkan didasarkan pada tingkat keaktifan mereka dalam menggunakan layanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan.
"Kita masih mempertahankan UHC di angka 97 persen. Namun, tantangan ke depan cukup besar. Anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 32 miliar, yang hanya cukup untuk 7 hingga 8 bulan, dan sisanya menjadi pekerjaan rumah bagi kami," tandas Didiet.
Pihaknya menegaskan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari solusi untuk memastikan keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kondisi ini menggambarkan betapa pentingnya perencanaan anggaran yang tepat dalam menjamin hak kesehatan masyarakat, agar semua warga Batang tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan memadai.