Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Cabut Izin Lima Perusahaan Farmasi

- Jumat, 25 November 2022 | 09:39 WIB
Diskusi  daring FMB9 bertema "Perkembangan Hasil Penelitian Obat Mengandung EG dan DEG pada Kasus Gagal Ginjal Akut". (Dok)
Diskusi daring FMB9 bertema "Perkembangan Hasil Penelitian Obat Mengandung EG dan DEG pada Kasus Gagal Ginjal Akut". (Dok)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM - Kasus gagal ginjal akut pada anak yang mencuat sejak bulan Oktober 2022, mendapat perhatian khusus dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut BPOM, merebaknya kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan Kematian pada anak salah satunya karena lemahnya kontrol dari perusahaan farmasi.

Perusahaan farmasi memiliki kewajiban untuk menjalankan kontrol secara rutin terhadap produk yang diperjual belikan.
Atas dasar itulah, BPOM mencabut izin produksi lima perusahaan Farmasi
setelah melalui serangkaian observasi dan mendapatkan informasi dari berbagai pihak.

"Ya, ini kami lakukan setelah mendapat informasi dari berbagai pihak terutama
dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait banyak hal, salah satunya Terkait obat yang dikonsumsi pasien," kata Direktur Pengawasan Produksi BPOM, Togi Junice Hutaddjulu dalam diskusi daring FMB9 di Jakarta, Kamis 24 November 2022.

Baca Juga: 7 Obat Sirup yang Dilarang BPOM Tercemar Etilen Glikol Terbaru November 2022

Dalam diskusi bertema "Perkembangan Hasil Penelitian Obat Mengandung EG dan DEG pada Kasus Gagal Ginjal Akut", Togi mengatakan pihaknya tak hanya mencabut izin perusahaan, BPOM sendiri telah menyerat perusahan-perusahan tersebut ke ranah hukum dan sejauh ini telah ada dua perusahaan yang ditahan.

"Ada dua perusahaan yang sudah ditahan. Sekali lagi proses ini kita ambil
setelah melalui tahapan termasuk uji laboratorium di lab kami mengenai sumber obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak" terang Togi.


Togi mengatakan, secara hukum perusahan perusahan obat ini sebenarnya memiliki kewajiban untuk memproduksi obat-obat yang berkualitas bagi pasien, tapi dalam kenyataannya itu tidak diperhatikan secara
sungguh-sungguh.

"Ini tercantum sangat jelas dalam beberapa Undang-Undang, baik di dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di Undang-Undang Kesehatan RI dan bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja, jelas kewajiban industri Farmasi adalah memastikan obat yang diproduksi dan yang kemudian diedarkan terjaga," kata Togi.

Terkait penelitian terhadap sirop-sirop anak yang diduga bermasalah, Togi mengatakan pihaknya terus bergerak cepat untuk memastikan kesedian obat yang berkualitas dengan beberapa langkah strategis, termasuk melakukan verifikasi terhadap produk-produk yang bermasalah.

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X