AYOSEMARANG.COM-Menyejukkan sekaligus mendinginkan suasana apa yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri yang meminta membiarkan Menteri PDIP di Kabinet guna tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga berakhir tahun 2024.
Pernyataan yang menunjukkan sikap kenegarawanan tersebut, diharapkan setidaknya mampu meredam atau bisa mengurangi polemik yang makin karut marut, utamanya melalui media sosial( medsos ) , yang dampaknya sangat membingungkan masyarakat akar rumput.
Sikap tegas dan jelas Megawati tersebut, diharapkan akan diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya, sehingga polemik yang kontraproduktif tersebut lebih baik diganti dengan cita-cita menyelenggaran Pemilu yang menggembirakan, damai , dan akhirnya mampu melahirkan calon pemimpin bangsa yang mampu mengantarkan kondisi Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang.
Kita tentu maklum bahwa polemik yang terjadi dan tersebar luas melalui berbagai media tentu ada pemicunya. Sayangnya, terkait pemicu tersebut masing- masing pihak cenderung menjustifikasi sesuai dengan sikap serta pandangan kelompoknya masing-masing, sehingga saling mencari benar dengan asumsinya masing-masing, dan itulah yang selanjutnya melahirkan perdebatan yang tak berujung.
Memang pernyataan Megawati tersebut belum tentu mampu meredam secara maksimal. Namun, setidaknya akan mampu mengingatkan semua pihak, yang tujuan akhirnya adalah pemilu damai dengan suasana riang gembira.
Di alam pesatnya perkembangan teknologi informasi, sangat tidak mungkin mengekang medsos, apa pun dan bagaimana pun caranya. Medsos Yang dengan mudahnya digunakan oleh siapa saja, untuk kepentingan apa saja, terlebih dengan mudahnya melakukan rekayasa, akhir-akhir ini sering memicu polemik terkait pemilu, yang bila tidak segera saling diatasi, bisa saja memengaruhi sikap enggan memilih( golput ), yang dengan susah payah bisa diatasi melalui komunikasi pembangunan politik, sehingga tingkat partisipasi pemilih sudah makin tinggi.
Pertanyaannya, apakah para elit serta intelektual mau secara bersama-sama saling melakukan komitment bersama, dengan saling mengurangi tensinya masing-masing? , serta bagaimana sebaiknya sikap masyarakat bila kondisi saling membenarkan diri tersebut tetap saja terjadi?
Dalam pengertian komunikasi, kampanye negatif itu boleh saja dilakukan. Mengritik program pemerintah dengan menunjukkan data yang akurat sah saja dilakukan, meski oleh kandidat pasangan Capres- Cawapres yang motto utamanya melanjutkan program Presiden sebelumnya.
Kritik pasangan no. Urut 3 terkait kemaritiman, atau penegakan hukum yang dinilai kurang, dan dijanjikan akan diperbaiki bila terpilih kelak, adalah sebuah kritik yang konstruktif. Kritik semacam itu juga bukan kampanye hitam yang terlarang, misalnya dengan mengumbar aib.
