AYOSEMARANG.COM -- Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, Kamis 23 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E Messy Widiastuti dan diterima Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alex Setiawan. Turut hadir anggota Komisi E lainnya, yakni Bagus Suryokusumo, Kartina, Aminudin Latif, Diah, dan Dipa Yustisia Pasha.
Dalam pertemuan itu, DPRD Jateng mendengarkan paparan mengenai kesiapan Kabupaten Semarang menghadapi potensi bencana di wilayah seluas 950,21 kilometer persegi yang terdiri atas 19 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan.
Baca Juga: Gubernur Jateng Koordinasi dengan BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Atasi Banjir di Semarang dan Demak
Alex menjelaskan bahwa masa siaga darurat kekeringan di wilayahnya telah berakhir pada 31 Agustus 2025 berdasarkan SK Bupati. Sementara itu, musim hujan diperkirakan berlangsung dari November 2025 hingga April 2026.
Menurut Alex, jenis bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Semarang antara lain tanah longsor, banjir, letusan Gunung Ungaran, kekeringan, angin puting beliung, cuaca ekstrem, dan gempa bumi tektonik.
Ia juga menyoroti keberadaan tiga sesar aktif, salah satunya berada di kawasan Rawa Pening, yang kini menjadi perhatian serius setelah terjadinya gempa di wilayah Pringapus.
“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG Banjarnegara dan telah memasang seismograf di Tuntang untuk memantau pergerakan tanah di sekitar Rawa Pening,” jelasnya.
BPBD Kabupaten Semarang juga memaparkan berbagai langkah penguatan mitigasi bencana, di antaranya pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di seluruh kecamatan, fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) bekerja sama dengan DPRD Provinsi, serta pembangunan rintisan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
Baca Juga: Ada Sesar Aktif di Bawah Semarang, BRIN Sebut Potensi Gempanya Besar!
Hingga kini terdapat 87 desa tangguh bencana, dan beberapa program baru tengah dikembangkan seperti pengadaan layar monitor pergerakan tanah dan pembangunan hydran untuk mendukung penanganan kebakaran.
Namun, Alex mengakui masih terdapat sejumlah kendala.
“Personel kami hanya 34 orang, sebagian besar ASN dan tenaga alih daya. Peralatan juga masih minim,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E Dipa Yustisia Pasha mendorong agar BPBD melakukan pendataan ulang peralatan, baik yang masih tersedia, rusak, maupun yang belum dimiliki. Data tersebut, kata dia, dapat menjadi dasar pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.
