AYOSEMARANG.COM -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong penyusunan regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang lebih mengedepankan prinsip keadilan ekologis. Dorongan tersebut disampaikannya berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan terkait rekonstruksi regulasi PSN berbasis keadilan ekologis.
Gagasan tersebut dipaparkan Saleh dalam sebuah forum ilmiah. Ia menilai, penataan ulang regulasi PSN menjadi penting agar pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada percepatan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Menurut Saleh, aspek pengembangan ekologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan perencanaan PSN. Hal itu diperlukan untuk memastikan proyek strategis tidak semata menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dalam penelitiannya, Saleh menyoroti berbagai dampak negatif yang kerap muncul dari pelaksanaan PSN, khususnya pada proyek pembangunan bendungan. Selain itu, ia juga mengkaji pembangunan jalan tol, kawasan industri, serta proyek berskala besar lainnya yang dinilai memiliki potensi kerusakan ekologis.
Saleh menilai, alih fungsi lahan dalam skala besar sering memicu persoalan serius, mulai dari hilangnya lahan produktif, migrasi paksa warga, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
“Pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan proyek besar lainnya dengan alih fungsi lahan yang masif kerap berujung pada penggusuran warga, hilangnya mata pencaharian, serta rusaknya ekosistem setempat. Hal serupa juga terjadi dalam pembangunan bendungan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aktivitas penambangan material konstruksi yang kerap menyertai proyek PSN. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi memicu deforestasi serta mengganggu stabilitas ekologi di wilayah sekitar proyek.
Dalam kajiannya, Saleh mengaitkan dampak lingkungan PSN dengan teori keadilan Pancasila yang dijadikan landasan utama dalam disertasinya. Teori tersebut menempatkan keadilan sebagai upaya melindungi dan menjamin hak dasar manusia secara proporsional, berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
“Pendekatan keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk memastikan regulasi PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat,” jelasnya.
Sebagai penguatan konsep, Saleh turut mengusulkan penerapan Teori Hukum Progresif yang memandang hukum sebagai instrumen yang fleksibel dan dinamis dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Menurutnya, hukum tidak boleh kaku dan terpaku pada teks formal semata. Hukum harus berfungsi sebagai dokumen hidup yang mampu menghadirkan keadilan di tengah kompleksitas persoalan sosial dan lingkungan.
Saleh menambahkan, pembangunan infrastruktur berskala besar selama ini kerap mengabaikan dampak ekologis jangka panjang. Akibatnya, muncul berbagai persoalan, seperti rusaknya ekosistem, terputusnya jalur migrasi ikan, penurunan kualitas air, hingga berkurangnya keanekaragaman hayati.
“Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan ekologis,” pungkasnya.
