KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Enam tahun sejak di resmikan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, perkembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) masih belum pesat, bahkan cenderung lambat.
Saat ini, jika melihat di KIK banyak lahan kosong yang belum didirikan bangunan pabrik.
Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong saat berkunjung ke Kendal membantah terkait masih lambatnya perkembangan di KIK.
Menurutnya, dua tahun dunia mengalami pandemi Covid-19 menjadi faktor belum berkembangnya industri di kawasan ini.
Baca Juga: Ribut Uang Tanah Warisan, Tumian Tega Bacok Ibu Kandung hingga Tewas
Dikatakan, Indonesia dan Singapura telah menjalani hubungan bilateral yang baik. Sebagai lambang hubungan yang harmonis antara kedua negara, ada beberapa proyek yang sedang berjalan yang didukung bersama oleh kedua pemerintah. Salah satunya adalah Kawasan Industri Kendal (KIK).
“Saya sangat terkesan dengan perkembangan industri di Kendal Industrial Park selama pandemi hingga sekarang. Aktivitas di kawasan industri ini berjalan dengan baik, konstruksi berjalan, aktivitas produksi masih berjalan, dan perusahaan masih merekrut pekerja. Ini hasil yang sangat impresif,” ujar Lawrence Wong saat berkunjung ke KIK, Kamis 19 Mei 2022.
Lawrence Wong melanjutkan, dua tahun dunia dilanda Pandemi dan ini menbuat semua sektor terdampar salah satunya adalah industri.
"Seperti yang kita lihat saat ini kami banyak berkunjung ke KIK dan berharap kerja sama terus berlanjut," lanjutnya.
Sementara Bupati Kendal Dico Ganiduto merasa bangga karena menjadi salah satu prioritas dari negeri Singapura. Saat ini di Kawasan Industri Kendal sudah bergabung 75 perusahaan.
"Kami bangga karena Kawasan Industri Kendal sudah ada 75 perusahaan yang bergabung dan sudah pasti membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja," ujar Dico.
Sementara itu, Arus Gunawan, Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian, menjelaskan saat ini sedang dikembangkan Program PKS yang merupakan program milik Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“PKS atau Link and Match Program pada dasarnya merupakan program pemerintah yang menghubungkan vokasi dan industri dalam suatu kerangka yang mencakup penyelarasan kurikulum. Program ini tidak dipungut biaya, badan usaha hanya perlu menyerahkan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan, kemudian kami akan mempersiapkan dan melatih calon tenaga kerja. Yang perlu dilakukan entitas bisnis hanyalah mempekerjakan mereka setelah lulus. Itu akan menghemat banyak waktu dan energi untuk badan usaha,” jelas Arus.
