JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Emrus mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum (pemilu), kurang tepat.
“Negara kita ini, negara demokrasi. Tetapi dari sudut peran beliau sebagai presiden yang harusnya bersikap netral, saya pikir pandangan tersebut sangat kurang tepat,” kata Emrus, Rabu 24 Januari 2024.
Ia mengatakan, sebagai kepala negara semestinya Jokowi memposisikan diri sebagai presiden bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sebab, konstitusi telah mengamanatkan Jokowi sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Luncurkan Program Internet Desa Tahun 2024, Total 599 Desa Mulai Tersalur Internet
Maka, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak terhadap satu di antara tiga pasangan calon presiden 2024.
“Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia bisa memberikan suaranya atas dasar independensi. Jadi tidak ada pengaruh presiden terhadap rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya,” jelasnya.
Emrus menegaskan, Jokowi sebagai presiden harus mengayomi semua kandidat. Maka, ia mengimbau jika Jokowi ingin berpihak kepada satu di antara tiga paslon peserta pilpres 2024, sebaiknya mengambil cuti.
“Nah, oleh karena itu supaya memang garisnya jelas, saya menyarankan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk cuti. Mungkin kalau mundur sekalian itu terserah beliau ya. Saya tidak mendorong mundur gitu ya, tapi cuti sajalah semasa dia kampanye. Kekuasaan dan kewenangan itu diberikan kepada wakil presiden,“ katanya.
Ia menambahkan, sikap dan pernyataan Jokowi yang cenderung berpihak kepada satu di antara tiga paslon tentu sangat mengecewakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Termasuk di dalamnya para agen perubahan, yakni kalangan intelektual, akademisi, aktivis, budayawan dan lainnya.
“Jadi, saran saya tadi, cuti saja Bapak Presiden, berikan kekuasaan kepada Wakil Presiden atau mencabut ucapannya, meralat nggak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dua saran saya, cuti dan penjelasan baru untuk meralat ucapannya,” imbuhnya.
