Dalam bidang pemerintahan, DPRD Jateng mendorong tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang berintegritas, dinamis, dan berbasis teknologi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta kapasitas aparatur. Hal tersebut bisa dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, penguatan SDM aparatur, serta regulasi dan sosialisasi.
Selain itu, perlu mewujudkan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan fokus kebijakan "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional".
Pada bidang keuangan daerah, dewan meminta pengelolaan fiskal yang akuntabel dan berbasis kinerja dengan mematuhi batasan belanja wajib. Selain itu, memastikan penggunaan anggaran optimal untuk program prioritas tanpa mengorbankan layanan dasar ke masyarakat. Upaya tersebut dapat melalui pengendalian belanja, realokasi anggaran, dan optimalisasi PAD.
Sedangkan dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup, dewan meminta Pemprov mengintegrasikan aspek tata ruang, mitigasi bencana, dan kelestarian lingkungam hidup dalam kebijakan pembangunan untuk ketahanan wilayah jangka panjang.
Baca Juga: Bakal Digelar Desember, Asprov PSSI Jateng Siapkan Liga 4 dalam Bentuk Piala Gubernur
Sementara dalam bidang bidang kesejahteraan rakyat, Pemprov perlu memperkuat pemerataan akses dan kualitas layanan dasar untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di seluruh wilayah Jateng.
Total ada 39.272 usulan anggaran senilai Rp8,95 triliun untuk pembangunan Jateng. Diantaranya terdiri dari 11.618 hibah senilai Rp1,9 triliun, 935 bantuan keuangan kabupaten/kota sebesar Rp2 triliun, 789 bantuan keuangan pendidikan senilai Rp82,7 triliun, dan 25.924 bantuan desa sebesar Rp4,9 triliun untuk sarana prasarana pemerintah desa. ***
