Crazy Rich HB Rasiman Gunakan Uang Pribadi Lebarkan Jalan Kampung, Wakil Ketua DPRD: Pemerintah Harusnya Malu

BATANG, AYOSEMARANG.COM - Crazy rich dari Kecamatan Gringsing yang memperbaiki dan melebarkan seluruh jalan di Desa Lebo, Kecamatan Gringsing dapat apresiasi DPRD Kabupaten Batang.

Nama HB Rasiman mencuat karena menggelorakan Rp 1 miliar untuk pelebaran seluruh jalan di kampungnya.

Estimasi yang dihitungnya, di Desa Lebo panjang jalan sekitar 10 kilometer. Pelebaran dilakukan dari 3 meter menjadi 5 meter. Artinya ada penambahan 1 meter di setiap sisi kanan dan kiri jalan.

Baca Juga: Kasus Pengeroyokan Salah Sasaran, Kasat Reskrim Polres Batang: Saat ini Masih Memanggil Saksi-Saksi

"Saya sangat setuju dan sangat mendukung dia. Saya atas nama lembaga mengapresiasikan, karena menggunakan uang sendiri. Kalau ada Rasiman-Rasiman yang lain, mungkin jalan-jalan di Batang akan semakin terurus dan bagus. Cuma apakah pemerintah itu tidak merasa malu," kata Wakil Ketua DPRD Batang, Nur Untung Slame, Selasa, 30 Mei 2023.

Ketua DPD II Partai Golkar itu berharap ada orang lain yang muncul dan peduli dengan lingkungannya. Karena dari kepedulian melebarkan jalan kampung bakal berimbas pada peningkatan ekonomi di kampungnya.

Nur Untung Slamet menyadari, pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran. Sehingga tidak bisa serta-merta memperbaiki seluruh jalan yang ada di Kabupaten Batang. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dilakukan dalam skala prioritas.

Aksi sukarela warga terlibat dalam pembangunan ternyata tidak hanya dilakukan HB Rasiman saja. Masih di Kecamatan Gringsing, warga dan petani di Desa Krengseng yang tak betah kebanjiran tiap tahun, swadaya menormalisasi sungai. Sungai yang semula memiliki lebar 6 meter, hanya tersisa 1,5 meter saja akibat sedimentasi.

Baca Juga: Puluhan Warga di Batang Tertipu Jasa Travel Umroh dan Haji, Kasat Reskrim: Korban Hanya Diberi Koper

Seorang warga menyumbang ekskavator untuk melakukan pengerukan sepanjang 3 kilometer. Sementara warga lainnya menyumbang biaya operasional.

"Kalau bisa dari pemerintah harus ada tindakan, pantauan daerah-daerah yang perlu penanganan khusus. Sehingga menjadi skala prioritas, seperti alur sungai hingga jalan-jalan utama. Keterbatasan anggota untuk pemantauan tidak dijadikan sebagai alasan," tegas Untung.

Harapannya, berbagai wilayah yang masuk wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Batang tentu harus bisa terurusi. Namun tetap dengan skala prioritas.

"Kemampuan APBD terbatas, sehingga butuh pendanaan dari provinsi hingga pusat," jelasnya.