BATANG, AYOSEMARANG.COM- Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan membuka kembali ibadah umrah mulai 8 Januari 2022.
Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Batang siap menerbitkan surat rekomendasi dalam pembuatan paspor untuk ibadah umrah.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, karena bagi calon jamaah umrah yang belum memiliki paspor akan dimudahkan dalam pembuatannya," kata Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Batang, Lutfi Hakim, Kamis 13 Jamuari 2022.
Baca Juga: PUDAM Sendang Kamulyan Batang Targetkan Tambahan 4 Ribu Sambungan Baru Tahun Ini
Ia pun menjelaskan, apabila masa berlaku paspornya sudah habis berarti tinggal diperpanjang, tapi bagi yang belum punya bisa mengajukan pembuatan.
"Kami siap memberi rekomendasi pengantar untuk membuat paspor baru,” katanya.
Lanjutnya, proses pembuatannya menjadi tanggung jawab penuh dari Kantor Imigrasi Pemalang yang membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batang.
Baca Juga: Kelabui Petugas, Mapok Simpan Sabu di Pinggir Jalan dan Dititipkan ke Temannya
“Sejak awal Januari, kami sudah mengeluarkan tujuh surat rekomendasi bagi calon jamaah umrah yang belum memiliki paspor,” ungkapnya.
Beberapa persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum mendapat surat rekomendasi, daintaranya menunjukkan bukti permohonan pembuatan paspor untuk perjalanan umrah, melampirkan surat pengantar dari Biro Perjalanan Umrah dan Surat Keputusan Biro Perjalanan Umrah bahwa biro tersebut benar-benar ada serta bisa dibuktikan dengan mencantumkan lokasi kantornya.
Baca Juga: Catat! Ini Daftar Makanan dan Minuman yang Bisa Menyebabkan Dehidrasi
"Saya imbau bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah umrah, supaya lebih selektif dalam memilih Biro Perjalanan Umrah, yakni yang telah memiliki izin resmi dari Kemenag.
Ia pun meminta kepada biro perjalanan umrah untuk memberikan layanan pendampingan pelayanan kesehatan, bimbingan manasik umrah.
"Ibadah umrah itu banyak berbentuk fisik. Terutama di masa pandemi, sangat diperketat ketentuan dari Kerajaan Arab Saudi untuk masalah protokol kesehatan,” tukasnya.