Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, HKTI telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial.
Pertama, adalah soal produktivitas tadi. Kami setidaknya menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk. Kami melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil.
Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. Tanpa insentif, orang tentu enggan mempertahankan profesi dalam bidang usaha tani. Apa untungnya buat mereka?
HKTI sejak lama telah menyampaikan bahwa petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output. Kami, misalnya, mengusulkan agar HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah tiap tahun harus direvisi. Bayangkan, kemarin selama bertahun-tahun HPP tak pernah direvisi. Itu jelas merugikan petani, karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah.
Saat ini, sesudah ada Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyesuaian HPP mestinya rutin dilakukan, termasuk HPP 2024 yang saat ini tengah digodok. HKTI secara resmi telah mengusulkan HPP gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp6.757. Angka ini berasal dari rumus bahwa HPP harus menjamin 30 persen keuntungan plus 10 persen jaminan risiko dari biaya pokok produksi gabah per kilogramnya. Dari survey kami, keluarlah angka tadi.
Selain ini, masih terkait soal insentif, HKTI juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN. Harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar. Tujuannya adalah untuk melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tidak jatuh.
Dan ketiga, adalah soal pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah.
