AYOSEMARANG.COM -- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menggelar rapat tertutup bersama Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Moedal serta Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang, Senin, 20 Oktober 2025.
Pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan membahas evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM sekaligus polemik pemberhentian jajaran direksi yang menjadi sorotan publik.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, memimpin langsung rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa dewan ingin memastikan setiap kebijakan di tubuh PDAM berjalan transparan dan sesuai prosedur.
Baca Juga: Polda Jateng Selidiki Video 'Skandal Smanse', Sebar Wajah Guru dan Siswi SMAN 11 Semarang Editan AI
“Kami membahas kinerja Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari manajemen PDAM Tirta Moedal. Sekaligus menelaah laporan triwulan yang telah di paparkan kepada dewan,” katanya, dikutip Ayosemarang.com, Selasa 21 Oktober 2025.
Menurut Joko, hasil pembahasan akan dijadikan bahan pertimbangan internal Komisi B dalam menyusun rekomendasi resmi untuk Pemerintah Kota Semarang, termasuk mekanisme rekrutmen direksi baru.
“Kami meminta agar Komisi B dilibatkan dalam proses seleksi calon direksi. Rekomendasi resmi akan kami sampaikan setelah rapat internal selesai,” sambungnya.
Ia menambahkan, Pemkot Semarang beralasan pemberhentian direksi dilakukan dalam rangka restrukturisasi manajemen perusahaan daerah.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM Semarang Raya akan Menggelar Aksi Unjuk Rasa
Namun, dewan akan mendalami lebih lanjut apakah alasan itu sejalan dengan hasil audit kinerja dan prinsip tata kelola yang baik.
Selain membahas restrukturisasi, Komisi B juga menyoroti beberapa isu krusial dalam tubuh PDAM Tirta Moedal, di antaranya tingginya tingkat kehilangan air (TKA) serta permasalahan keuangan internal yang berdampak pada pelayanan publik.
“Masalah kehilangan air masih menjadi catatan utama kami. Ini harus segera berbenah agar pelayanan publik bisa lebih optimal,” pungkasnya.
