Aturan itupun dari waktu ke waktu dimodifikasi juga oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dinilai jadi metode yang cocok untuk mengawasi masyarakat Tionghoa.
Namun meski demikian, Amen tadi menyebut kalau warga Tionghoa jadi tidak terlalu mengindahkannya.
Alhasil, dikarenakan melanggar aturan itu, warga Tionghoa juga banyak tersebar di seluruh kota dan mendirikan rumahnya masing-masing.
Baca Juga: Berprestasi di Piala AFF 2020, Pratama Arhan Peroleh Beasiswa dari Udinus Semarang
"Bevel is bevel," tulis Amen menyebut perkataan orang Tionghoa Semarang di waktu itu yang artinya aturan biarlah aturan.
Selain adanya aturan tersebut, satu lagi aturan keji dari Pemerintah Belanda adalah adanya Passenstelsel.
Aturan ini memuat bahwa masyarakat Tionghoa harus memakai kartu pas atau pengenal di manapun berada.
Dua aturan tadi, wijken dan passenstelsel, dibuat tak lain sebagai kontrol dari Pemerintah Belanda untuk masyarakat Tionghoa.
Baca Juga: Hasil liga 1: Makan Konate Cetak Gol Debut, Persija Gagal Lewati Adangan Persipura Jayapura
Motif yang sering disebut adalah agar masyarakat Tionghoa mudah dikontrol agar tak memberontak, namun alasan intinya adalah karena untuk mempertahankan monopoli ekonomi dari Pemerintah Belanda.
