KENDAL,AYOSEMARANG.COM -- Bupati Kendal Dico M G aninduto merealisasikan janji kampanyenya terkait bantuan dana keuangan berbasis dusun.
Hingga setahun menjabat sudah 19 dusun dari 19 kecamatan di Kabupaten Kendal melaksanakan pembangunan dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berbasis dusun pada 2021.
Masing-masing dusun mendapatkan dana Rp 100-300 juta sebagai pilot project program BKK untuk pemerataan pembangunan daerah.
Baca Juga: Link Pendaftaran Mahasiswa Baru UIN Walisongo Semarang Jalur Prestasi, Klik Disini!!
Namun demikian Bupati Kendal menyayangkan, ada satu dusun yang melakukan pembangunan dari dana BKK tak sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya.
Hal itu ia temukan setelah melakukan pengecekan hasil pembangunan secara berkala. Kata Dico, dusun tersebut membangun wilayahnya hanya sekadar mempercantik tata ruang saja.
Tidak ada imbas yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ataupun menjadi sebuah solusi konkrit bagi permasalahan masyarakat.
Namun, Dico tidak menyebut dusun yang bersangkutan. Menurut Dico, hal ini sepatutnya menjadi pengingat pemerintah desa lainnya agar tidak melakukan hal serupa ke depan.
Baca Juga: HASIL LIGA 1: Bali United Jaga Jarak di Puncak Klasemen dari Arema FC dan Persib Bandung
"Ada satu pembangunan tidak prioritas, seperti enggak perlu dibangun, karena sekadar kerapihan wilayah saja. Ini yang tidak saya inginkan. Karena harusnya sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa menyelesaikan permasalahan. Ada satu dusun dari 19 pilot project yang sudah berjalan," terangnya saat mengecek hasil pembangunan di Desa Payung, Weleri, Selasa 1 maret 2022.
Dico menambahkan, ada tiga indikator pembangunan yang bisa dilakukan melalui dana BKK berbasis dusun. Untuk pemberdayaan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan harus sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.
Pada 2022 ini, pihaknya bakal menggelontorkan dana BKK hingga Rp 60 miliar untuk 600-an dusun. Masih tersisa 500-an dusun yang bakal diprogramkan pada 2023 mendatang.
Dico berharap, amanah dari pemerintah daerah ini tidak disalahgunakan oleh oknum atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab.
Ia meminta kepada tokoh masyarakat untuk mengawasi proses pembangunan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
