SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Kesempatan bertemu perwakilan Kementerian Perdagangan digunakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyampaikan keresahan rakyat soal kelangkaan minyak goreng.
Ganjar menyatakan, sebagai gubernur dirinya ikut malu dengan kondisi yang terjadi saat ini. “Mohon maaf pak silahkan disampaikan ke Pak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” kata Ganjar.
Ganjar menyampaikannya di hadapan forum High Level Meeting (HLM) dengan tema “Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditsa Global terhadap Inflasi Jawa Tengah” di Gumaya Tower Hotel, Selasa 22 Maret 2022.
Baca Juga: Tampung Aspirasi Massa Mahasiswa dan Warga Wadas, Ganjar Pranowo akan Sampaikan ke MA
Dalam acara itu, perwakilan Kemendag RI, Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Isy Karim, ikut hadir secara virtual.
Ganjar mengatakan, kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai. Kelangkaan minyak goreng ini ibarat tikus mati di lumbung padi.
“Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan, karena kita kebingungan di daerah karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujar Ganjar.
Apabila kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, Ganjar mengatakan kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama.
"Mohon maaf pak rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang," katanya.
Baca Juga: Bentuk Peduli pada Guru Agama, Ganjar Pranowo akan Berikan Insentif Jelang Lebaran
Ganjar mengusulkan Kemendag untuk mengatur perusahaan produsen minyak goreng. "Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk merah putih tidak mengambil untung banyak-banyak, ini soal moralitas dan saya yakin kementerian perdagangan bisa melakukan itu," tegasnya.
Ditemui usai rapat, Ganjar mengatakan salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. Idenya, adalah membebankan distribusi pada perusahaan.
“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? yang mengawasi adalah produsen sendiri, bukan dari kita, mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat,” ucap Ganjar.
“Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa 14 ribu, ini menurut saya penting,” imbuhnya.
Artikel Terkait
Awas Marak Investasi Bodong, Ganjar Sebut OJK Punya Peran Penting Beri Edukasi ke Masyarakat
Pelantikan Pengurus KONI Jateng, Ganjar: Ubah Strategi Pembinaan dan Perkuat Sistem Intelijen
Pemerintah Bebaskan Syarat Antigen dan PCR Bagi Pelaku Perjalanan Domestik, Ini Tanggapan Gubernur Ganjar
Kembali Erupsi, Ganjar Pranowo Pastikan Kesiapan Evakuasi Warga
Datang ke IKN, Ganjar Pranowo Bawa Tanah dan Air dari Puser Bumi Jawa
Harga Minyak Goreng Hari Ini Meroket, Gubernur Ganjar Minta Kemendag Gerak Cepat
Dapat Penghargaan Dog Meat-Free, Ganjar Pranowo Serukan Hentikan Makan Daging Anjing
Ada Pari Corek di Ungaran, Ganjar Siap Kembangkan Jadi Desa Wisata
Bentuk Peduli pada Guru Agama, Ganjar Pranowo akan Berikan Insentif Jelang Lebaran
Tampung Aspirasi Massa Mahasiswa dan Warga Wadas, Ganjar Pranowo akan Sampaikan ke MA