PEKALONGAN, AYOSEMARANG.COM - Buntut aksi demonstrasi menuntut Kepala Desa (Kades) Wuled, Wasduki Djazuli, untuk mundur kembali terjadi. Kali ini, seribuan warga Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, berbondong-bondong menggeruduk Kantor Kecamatan Tirto pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang mencerminkan kekecewaan mereka, warga menuntut agar sang Kades segera turun dari jabatannya. Salah satu poster berbunyi, “Masak Kuah Diberi Teri, Gaya Mewah Hasil Korupsi, Turunkan!” dan spanduk lainnya berbunyi, “Katanya Kades Suhu, Tapi Kalau Didemo Gak Pernah Nongol! Kades Pengecut!”
Demo ini merupakan aksi keempat yang dilakukan warga dengan tuntutan serupa, yaitu mendesak Wasduki Djazuli untuk melepaskan jabatannya sebagai Kades Wuled. "Kecewanya karena yang ditunggu-tunggu (Kades Wuled) tidak datang. Kalau begini terus, masalah ini tidak akan selesai, malah memperbesar masalah," kata Abdur Rokhim, salah satu tokoh masyarakat Desa Wuled, di sela-sela aksi.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tetap bersikeras dengan tuntutan mereka. "Kami akan terus (beraksi) hingga Wasduki turun," tegas Rokhim. Menurutnya, ketidakhadiran sang Kades hanya akan memperburuk situasi dan memicu amarah yang lebih besar di kalangan warga.
Baca Juga: Ratusan Warga Wuled Geruduk Balai Desa, Tuntut Kades Mundur
Massa akhirnya ditemui oleh Camat Tirto, Siswanto, yang bersedia melakukan audiensi dengan perwakilan warga. Dalam pertemuan itu, kuasa hukum warga dari LBH Adhyaksa, Didik Pramono, bertindak sebagai juru bicara dan menegaskan bahwa warga ingin Kades atau perwakilannya hadir langsung di tengah-tengah mereka.
Audiensi sempat memanas ketika seorang demonstran menyentuh tubuh Camat Tirto, yang akhirnya memilih keluar dari ruangan sejenak. Setelah situasi kembali tenang, audiensi dilanjutkan meskipun Kades Wuled tidak hadir secara fisik. Melalui sambungan telepon, Kades Wuled memberikan klarifikasinya.
"Saya sudah pernah menemui warga saat demo pertama di Balai Desa Wuled. Kali ini saya tidak hadir karena ingin menjaga kenyamanan masyarakat Wuled. Saya juga telah diperiksa oleh Kejaksaan dan Inspektorat terkait dugaan Tipikor, sekarang tinggal menunggu proses hukum," kata Wasduki Djazuli.
Camat Tirto menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memecat kepala desa. "Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Inspektorat dan Kejaksaan. Belum ada keputusan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak," jelasnya.
Baca Juga: IDENTITAS Korban Kecelakaan Minibus di Tol Ungaran Semarang, Hampir Semua Santri
Didik Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan warga dan berencana membawa persoalan ini ke jalur hukum. "Kami akan meneruskan perkara ini ke ranah hukum," tegasnya.
Sebelumnya, warga juga sempat berdemonstrasi di Balai Desa Wuled dengan mengungkapkan berbagai permasalahan, mulai dari dugaan penjualan tanah kas desa hingga penghentian event ikonik desa dan keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Seorang warga, Andi, menyebut dirinya mengetahui tentang penjualan tanah kas desa, sementara Budi, warga lainnya, mengaku mendengar langsung dari pembelinya. "Dia (pembeli) tanya ke kades, kalau mau bangun rumah di sini bisa? Dijawab bisa, bayar Rp 20 juta. Karena dia (kades) beli Rp 50 juta, harus bayar Rp 70 juta lewat dia," ujar Budi dalam bahasa Jawa.
Kuasa hukum warga, Imamul Abror, mengungkapkan bahwa hasil pertemuan tidak memuaskan warga. "Banyak jawaban dari kades yang tidak masuk akal. Warga meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tapi tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas," ucapnya. Abror juga menyatakan bahwa mereka akan menyurati Inspektorat dan Bupati Pekalongan untuk melanjutkan protes secara formal.