6. Kabupaten Majalengka – Rp2.404.632,62
7. Kabupaten Cirebon – Rp2.681.382,45
8. Kota Cirebon – Rp2.697.685,47
9. Kabupaten Tasikmalaya – Rp2.699.992,26
10. Kabupaten Indramayu – Rp2.794.237,00
Dari data tersebut, terlihat jelas kesenjangan yang cukup besar antara Kota Bekasi Rp5,35 juta dan Kota Banjar Rp2,20 juta. Jurang hampir dua kali lipat ini menjadi cerminan nyata bahwa pemerataan ekonomi Jawa Barat belum sepenuhnya tercapai.
Mengapa Kesenjangan UMK Bisa Terjadi?
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan besar antara wilayah-wilayah tersebut:
- Perbedaan struktur ekonomi. Kota Bekasi dan sekitarnya ditopang oleh industri manufaktur besar, sementara daerah seperti Banjar dan Pangandaran masih mengandalkan sektor pertanian serta perdagangan kecil.
- Akses infrastruktur. Kawasan utara Jawa Barat memiliki jalan tol, pelabuhan, dan jalur logistik yang memadai, sedangkan wilayah selatan masih terbatas.
- Kehadiran investasi. Investor lebih tertarik ke daerah dengan infrastruktur siap dan tenaga kerja terampil.
- Kebutuhan hidup layak (KHL). Biaya hidup di kota besar seperti Bekasi lebih tinggi, sehingga UMK juga disesuaikan agar pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Baca Juga: UMK Demak 2026 Diprediksi Naik Rp3,1 Juta, Cek Kenaikan dalam Enam Tahun terakhir
Dampak bagi Pekerja dan Pemerintah Daerah
Bagi pekerja di daerah dengan UMK rendah, tantangan terbesar adalah menjaga daya beli agar tetap seimbang dengan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, pemerintah daerah di wilayah dengan UMK kecil perlu mencari cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi, misalnya dengan memperluas sektor pariwisata, UMKM, dan investasi lokal.
Jika tidak ada pemerataan pembangunan, fenomena urbanisasi dan migrasi tenaga kerja ke wilayah industri seperti Bekasi dan Karawang akan terus terjadi, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan sosial.
Harapan Pemerataan Ekonomi di Jawa Barat
Kesenjangan UMK di Jawa Barat seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius mendorong pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, pelatihan tenaga kerja, dan pemberdayaan sektor lokal bisa menjadi solusi jangka panjang agar daerah dengan UMK rendah dapat mengejar ketertinggalan.
