KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Angka stunting di Kabupaten Kendal masih cukup tinggi, Pemerintah Kabupaten Kendal bertekad akan menekan dan menurunkan angka stunting di tahun 2022.
Untuk menurunkan angka stunting tersebut, Pemkab Kendal sudah menyiapkan anggaran tidak sedikit, setidaknya Rp26 miliar disiapkan baik dari APBD maupun APBN.
Pemkab Kendal sendiri menargetkan bisa menurunkan angka stunting minimal 3,5 persen di tahun 2022 ini.
Baca Juga: Pelajar dan Mahasiswa Kembangkan Pos Kamling Anti Narkoba di Kendal, Begini Cara Kerjanya
"Jika semua stakeholder bekerja maksimal, saya yakin kasus stunting bisa cepat turun, apalagi didukung dengan anggaran yang besar, untuk 2022 mencapai Rp 20 miliar dari APBD dan dari APBN 6,8 miliar," jelas Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki, selaku Ketua Satgas Stunting Kabupaten Kendal, saat Rembug Stunting di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Rabu 20 juli 2022.
Dari data yang ada jumlah kasus stunting pada tahun 2020 sebesar 4.100 anak atau 8 persen, dan naik pada tahun 2021 menjadi 7.800 ribu anak atau 13 persen. "Sebagai evaluasi, harapannya seluruh stakeholder dari tingkat desa atau tingkat dusun hingga kabupaten ini benar-benar terus bekerja secara maksimal," imbuhnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Parno mengatakan, langkah yang dilakukan untuk percepatan penurunan angka stunting di antaranya di tahun 2022 ini melakukan pengadaan alat timbang bayi untuk seluruh posyandu. Selain itu akan memberikan makanan tambahan untuk balita di seluruh posyandu di Kabupaten Kendal. Jumlah posyandu di Kabupaten sebanyak 1.400 posyandu. Makanan tambahan juga akan diberikan kepada remaja putri.
Baca Juga: Mau Cari Ikan Desa Gedong Kendal? Jangan Setrum dan Racun Ikan Jika Tak Ingin Kena Sanksi
"Di tahun 2022 ini kami akan mengadakan alat ukur bayi untuk seluruh posyandu harus sudah punya alat ukur bayi. Juga ada pemberian makanan tambahan kepada semua posyandu dan juga kepada anak-anak remaja putri sebagai tambahan makanan," bebernya.
Semua harus bergerak mulai tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting.
