Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Prof. Dr. Trubus Rahardiansah, SH, MH, menambahkan, pejabat publik perlu memahami bahwa kebijakan di era keterbukaan informasi akan selalu mendapat sorotan. “Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar tidak muncul stigma negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.-***